BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mendorong inspeksi perumahan bersubsidi menyusul kasus rumah roboh di Komplek Fadilah 1 Blok E, Jalan Tembikar Kanan, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penghuni dan mencegah kejadian serupa terulang.
Pemprov Kalsel akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar guna mengidentifikasi penyebab robohnya rumah sekaligus mendorong penanganan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, mengatakan koordinasi diperlukan agar permasalahan tersebut segera ditindaklanjuti.
“Pemprov Kalsel berperan melakukan koordinasi, memberikan masukan, serta mendorong pemerintah kabupaten agar segera mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya,” kata Rahmiyanti, Jumat (9/10/2026).
Ia mengungkapkan, Disperkim Kalsel belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banjar terkait kejadian tersebut. Informasi awal mengenai rumah roboh itu diketahui melalui media sosial.
Meski demikian, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Disperkim Kabupaten Banjar untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Menurut Rahmiyanti, penyebab rumah roboh harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis. Karena itu, ia menilai perlu dibentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan Disperkim, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta ahli konstruksi untuk menelusuri kemungkinan masalah kualitas bangunan, kondisi tanah, maupun faktor teknis lainnya.
Hasil investigasi nantinya menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah perbaikan dan pertanggungjawaban pihak terkait. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah kabupaten diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan, termasuk mengevaluasi perizinan, mewajibkan pengembang memperbaiki atau membangun ulang rumah sesuai standar teknis, serta meneruskan temuan kepada kepolisian jika terdapat dugaan pelanggaran hukum.
Selain menangani rumah yang roboh, Pemprov Kalsel juga mendorong inspeksi mendadak terhadap perumahan bersubsidi lainnya, terutama di kawasan dengan kondisi tanah serupa. Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk mendeteksi potensi kerusakan bangunan sejak dini.
Melalui langkah koordinasi, investigasi teknis, dan inspeksi perumahan, Pemprov Kalsel berharap keselamatan masyarakat lebih terjamin serta tanggung jawab pengembang dapat dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.(L.17)
